SUARAYASMINA.COM – Lanskap sosioreligius di Indonesia tengah mengalami pergeseran tektonik seiring munculnya fenomena Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS). Organisasi kemasyarakatan (ormas) ini merupakan manifestasi dari ketegangan internal yang mendalam di kalangan umat Islam tradisional, yang secara sistematis berupaya melakukan dekonstruksi terhadap otoritas tradisional yang selama ini dianggap mapan. Urgensi strategis memahami PWI LS terletak pada kemampuannya melakukan reposisi kultural dan mengubah peta kekuatan umat melalui narasi “pribumisasi” Islam.
PWI LS mendefinisikan identitas dasarnya melalui beberapa karakteristik kunci, di antaranya hibriditas nilai yang mengawinkan nilai luhur dakwah kultural Walisongo dengan militansi defensif-aktif khas gerakan laskar. Selain itu, organisasi ini mengambil reposisi otoritas nasab dengan berdiri di posisi frontal dalam polemik nasab Ba’alawi guna membela para Kiai Nusantara atau ulama pribumi.
Hal ini sejalan dengan paradigma nativisme yang diusungnya, yaitu menggerakkan narasi kebangkitan kaum pribumi sebagai bentuk respons terhadap hegemoni kultural maupun struktural dari kelompok imigran. Kemunculan ormas ini merupakan titik kulminasi dari keresahan yang semula terfragmentasi di ruang digital, kini bertransformasi menjadi kekuatan organisasi yang mampu menggoyang kemapanan struktur Islam tradisional.
Genealogi dan Sejarah Pendirian
PWI LS secara resmi terkonsolidasi pada tahun 2023 di Buntet, Cirebon. Namun, benih pergerakannya telah tertanam sejak polemik nasab Ba’alawi digulirkan oleh KH. Imaduddin Utsman sekitar tiga tahun sebelum instruksi resmi PBNU tahun 2025. Riset KH. Imaduddin yang membatalkan keabsahan silsilah Ba’alawi ke Rasulullah Saw menjadi katalisator intelektual utama yang memicu pembangkangan terhadap hierarki administratif dan otoritatif tradisional.
Konflik ini tidak hanya berhenti pada tataran diskursus, melainkan merambah pada friksi struktural yang nyata. Sebagai contoh, PCNU Solo Raya menunjukkan preseden signifikan dengan menyatakan penolakan terhadap segala literatur keilmuan terkait Ba’alawi seperti kitab Sulam al-Taufiq dan Bughyatul Murtarsyidin, serta melarang ritual seperti pembacaan Ratib al-Haddad dan Simtud Durror.
Transisi konflik ini bermula dari polarisasi digital dan tingginya tensi politik di ruang publik. Di media sosial, masyarakat terbelah menjadi kubu (menurut istilah yang berkembang) “Mukimad” (pendukung KH. Imaduddin) dan “Mukibin” (pendukung habaib) yang kerap terlibat aksi saling bongkar perilaku buruk oknum tertentu. Kondisi ini kian memanas akibat akumulasi kemarahan publik terhadap sikap politik dan narasi keras yang diusung oleh tokoh-tokoh ikonik seperti Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Habib Bahar bin Smith (HBS).
Melihat eskalasi tersebut, gerakan yang awalnya sebatas keresahan di dunia maya ini akhirnya mengalami proses institusionalisasi. Keresahan digital tersebut kemudian dikristalisasi menjadi sebuah wadah nyata di Buntet, yang bertujuan untuk mengimbangi dominasi dan pengaruh kelompok pro-habaib di ruang publik.
Ketegangan sejarah dan struktural ini menjadi landasan kuat bagi profil tokoh-tokoh sentral yang menggerakkan roda organisasi.
Profil Tokoh Pendiri dan Struktur Pendukung
Kekuatan PWI LS bertumpu pada aliansi erat antara figur otoritas keagamaan tradisional dan dukungan dari elemen-elemen strategis nasional. Di jajaran kepemimpinan utama, KH. Muhammad Abbas Billy Yachsi (Gus Abbas) selaku Ketua Umum PWI LS sekaligus pengasuh Ponpes An-Nadwah Buntet hadir sebagai tokoh sentral yang memberikan legitimasi keagamaan.
Sosoknya dikenal berani mengambil jarak dari kebijakan administratif PBNU terkait relasi dengan habaib. Sementara itu, posisi motor intelektual dipegang oleh KH. Imaduddin Utsman, pengasuh Ponpes Nahdlatul Ulum Tangerang, yang risetnya mengenai pembatalan nasab menjadi doktrin dasar bagi seluruh anggota laskar.
Selain kepemimpinan internal, PWI LS memiliki irisan keanggotaan dan dukungan strategis yang sangat kuat dengan Nahdlatul Ulama. Diperkirakan lebih dari separuh anggotanya merupakan kader Ansor/Banser, sehingga dinamika ini berpotensi menjadi tantangan tersendiri bagi soliditas internal NU.
Di luar ranah pesantren, dukungan strategis juga datang dari figur nasional dan militer. Salah satunya adalah Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman, mantan Kasad yang secara eksplisit mendukung pelurusan sejarah bangsa dan riset KH. Imaduddin guna mencegah pengultusan buta terhadap figur tertentu. Selain itu, hadir pula tokoh seperti Ahmad Nur Wahid yang memberikan sokongan strategis untuk memperkuat posisi tawar PWI LS dalam konstelasi nasional.
Dukungan dari figur-figur berpengaruh ini memperkokoh fondasi pemikiran yang kemudian dirumuskan menjadi pilar perjuangan organisasi.
Ideologi, Paradigma Pemikiran, dan Dualitas Perjuangan PWI LS
Sebagai organisasi yang mengusung Revisionis Historiografi Islam Nusantara, PWI LS memosisikan diri sebagai garda terdepan penjaga ajaran Walisongo yang dikenal damai, inklusif terhadap budaya lokal, dan egaliter. Landasan pemikiran yang bersifat nativistik ini berdiri di atas tiga pilar utama, yaitu edukasi sejarah, pelestarian sanad keilmuan, dan penguatan persatuan nasional.
Dalam pilar edukasi sejarah, PWI LS berfokus pada pelurusan sejarah dakwah secara objektif dengan menonjolkan peran ulama pribumi, sekaligus mengkritisi keterlibatan etnis tertentu dalam struktur kolonial Belanda. Pada pilar pelestarian sanad, mereka berkomitmen menjaga kehormatan kesinambungan keilmuan ulama lokal (Kiai Nusantara) melebihi klaim nasab biologis asing, serta menegaskan kedaulatan sanad lokal sebagai akar identitas keislaman Indonesia.
Sementara itu, pilar penguatan persatuan nasional diwujudkan melalui komitmen mutlak terhadap bingkai NKRI, di mana penghormatan berlebihan terhadap etnis asing dipandang sebagai bentuk perbudakan mental yang mengancam kedaulatan karakter bangsa.
Seluruh landasan pemikiran ideologis tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam aksi-aksi nyata di lapangan yang menampilkan dualitas gerak cukup kontras, yakni perpaduan antara dimensi literasi dan militansi. Pada dimensi literasi akademis, kegiatan mereka berfokus pada kajian ilmiah manuskrip serta filologi nasab berbasis riset Menachem Ali, penelitian sanad keilmuan kiai-kiai Nusantara, hingga sosialisasi sejarah dakwah Wali Songo.
Namun di sisi lain, pergerakan ini diimbangi oleh dimensi laskar yang bersifat reaktif dan defensif. Sisi militan ini diwujudkan melalui aksi penolakan maupun pengadangan terhadap safari dakwah tokoh-tokoh yang dianggap provokatif, seperti Habib Rizieq Shihab dan Habib Bahar bin Smith, serta pengamanan acara kiai lokal dari ancaman intimidasi eksternal.
Mobilisasi massa ini kerap disertai retorika tajam mengenai independensi pribumi. Kendati seluruh rangkaian aksi ini diklaim sebagai upaya untuk “memerdekakan pribumi”, pendekatan laskar yang keras tersebut pada kenyataannya kerap memicu eskalasi konflik fisik di ruang publik.
Dinamika Konflik, Eskalasi Lapangan, dan Respon Spektrum Tokoh Nasional
Puncak ketegangan yang melibatkan PWI LS meletus dalam bentrokan fisik hebat dengan massa Front Persaudaraan Islam (FPI) di Pemalang pada Rabu malam, 23 Juli 2025. Peristiwa ini dipicu oleh pro-kontra kehadiran Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam sebuah acara safari dakwah, yang kemudian direspons PWI LS melalui aksi penolakan massal hingga berujung pada kerusuhan berdarah yang melibatkan penggunaan senjata tajam.
Kerusuhan tersebut memantik kritik tajam dari pemerhati sosial-politik, Sholihin MS, yang menilai PWI LS sebagai “perusuh berkedok agama” dengan taktik anarkis yang memusuhi ulama. Sholihin bahkan menuding ormas tersebut sengaja dipelihara oleh rezim dan dibekingi oleh “jenderal-jenderal hitam” demi memecah belah soliditas umat Islam.
Eskalasi berdarah ini memaksa otoritas keagamaan tertinggi dan para tokoh nasional memberikan respons formal, yang pada akhirnya memperlihatkan keretakan mendalam di tubuh umat Islam tradisional. Dari ranah kelembagaan, PBNU melalui instruksi resminya pada 2 Juni 2025 secara tegas menyatakan bahwa PWI LS bukan bagian dari NU karena dinilai menyimpang dari khittah dan merusak kohesi sosial nahdliyin.
Sikap ini sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui KH. Marsudi Syuhud yang mengimbau upaya perdamaian, sembari mengkritik anomali dakwah yang mendatangkan mudharat serta ancaman perpecahan.
Namun di sisi lain, narasi yang diusung PWI LS tetap mendapatkan legitimasi dari sejumlah figur nasional. Mahfud MD, misalnya, merujuk pada riset filologi Menachem Ali dari FIB Unair yang meyakini bahwa nasab Ba’alawi tidak tersambung ke Rasulullah, sekaligus menentang mentalitas inferior terhadap imigran. Sementara itu, Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menekankan pentingnya pelurusan sejarah bangsa agar masyarakat tidak terjebak dalam pengultusan figur secara buta yang berpotensi melemahkan karakter nasional.
Refleksi Akhir: Menimbang Nativisme, Literasi, dan Masa Depan Islam Nusantara
Kemunculan dan rekam jejak PWI LS menyajikan serangkaian fenomena menarik yang menandai pergeseran penting dalam peta sosiologis Islam tradisional Indonesia. Dikristalisasi di Buntet, Cirebon, pada tahun 2023, basis massa gerakan ini secara unik didominasi oleh eks maupun kader aktif Ansor/Banser yang disatukan oleh keresahan serupa terhadap hegemoni kelompok tertentu.
Pergerakan mereka bertumpu kuat pada landasan filologi—khususnya dekonstruksi sejarah nasab yang digulirkan oleh akademisi seperti Menachem Ali—hingga akhirnya menemukan momentum konkretnya di wilayah Solo Raya sebagai daerah pertama yang secara struktural menolak tradisi ritual Ba’alawi.
Dinamika ini menegaskan bahwa PWI LS telah bertransformasi dari sekadar perdebatan akademis filologi mengenai silsilah menjadi sebuah gerakan sosial-politik massa yang militan. Organisasi ini terbukti berhasil membangkitkan sentimen nativisme yang sanggup mengguncang kemapanan struktur Islam tradisional serta mempertegas kedaulatan kultural Kiai Nusantara.
Melalui narasi pelurusan sejarah, mereka memantik kesadaran kritis masyarakat agar tidak terjebak dalam pengultusan figur secara buta dan kembali menghargai akar tradisi keilmuan lokalnya sendiri.
Meskipun demikian, masa depan PWI LS akan sangat ditentukan oleh kemampuannya melakukan reorientasi gerakan—dari aksi lapangan yang reaktif-provokatif menuju gerakan edukasi sejarah yang lebih stabil dan inklusif. Pendekatan massa yang keras dan rawan memicu bentrokan fisik berisiko mencederai esensi ajaran damai Walisongo serta merusak kohesi sosial yang selama ini dijaga.
Satu hal yang pasti, isu nasab yang mereka usung kini telah melampaui wacana ilmiah di ruang kelas, menjelma menjadi instrumen mobilisasi massa yang mengukir preseden baru dalam sejarah sosial-keagamaan Nusantara. Wallahu a’lam. (Diolah dari berbagai sumber)
