SUARAYASMINA.COM—Musim Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kerap menjadi momen yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan pemilihan di tingkat nasional atau daerah yang terasa jauh, Pilkades menyentuh ranah yang paling dekat dengan keseharian warga. Di sinilah arah pembangunan fasilitas umum, pembinaan warga, hingga pengelolaan Dana Desa ditentukan untuk bertahun-tahun ke depan.
Namun, di tengah dinamika kompetisi yang ketat, masyarakat seringkali dihadapkan pada dilema: bagaimana menentukan pilihan yang benar? Bagi seorang Muslim, memberikan suara dalam pemilihan bukan sekadar hak politik atau kebiasaan rutinitas, melainkan sebuah persaksian (syahadah) dan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
Lantas, bagaimana ajaran Islam memberikan panduan dalam memilih pemimpin, khususnya untuk skala kepemimpinan lokal di tingkat desa?
Dua Pilar Utama Pemimpin Ideal: Kompeten dan Terpercaya
Al-Qur’an secara eksplisit telah memberikan kriteria fundamental dalam memilih sosok yang layak diserahi amanah dan urusan publik. Hal ini termaktub dalam Surah Al-Qashas ayat 26, saat Allah Swt berfirman: “…Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”
Berdasarkan ayat tersebut, para ulama menyimpulkan dua kriteria utama yang wajib menjadi bahan pertimbangan mendasar bagi setiap pemilih, yaitu Al-Qawiy (kapasitas dan kompetensi) serta Al-Amin (integritas dan sifat terpercaya).
Kriteria pertama, Al-Qawiy, merujuk pada kekuatan, kapabilitas, serta pemahaman mendalam seorang calon pimpinan terhadap dinamika dan kebutuhan wilayahnya, khususnya dalam konteks kepemimpinan desa. Pemimpin yang kompeten tidak hanya memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan demi kepentingan umum dan keberanian mengeksekusi visi pembangunan yang jelas, tetapi juga menguasai kemampuan manajerial yang solid untuk mengoperasikan roda pemerintahan desa.
Selain itu, sosok yang qawiy mampu mengenali dan mengoptimalkan potensi lokal secara presisi, mulai dari sektor pertanian, UMKM, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusianya. Namun, kemampuan tinggi tanpa disertai kejujuran hanya akan berujung pada penyalahgunaan wewenang dan kehancuran.
Di sinilah kriteria kedua, Al-Amin, hadir sebagai pilar penyeimbang yang amat vital, terlebih di tengah besarnya alokasi anggaran dana desa yang dikelola saat ini. Karakter al-amin mencerminkan integritas pribadi yang teruji melalui rekam jejak yang bersih dan jujur dalam kehidupan sehari-hari.
Pemimpin yang terpercaya akan berkomitmen penuh menjaga transparansi pengelolaan keuangan desa serta memastikan setiap rupiah pemanfaatan anggaran dialokasikan sebesar-besarnya demi kesejahteraan warga, bukan untuk kemakmuran pribadi maupun kelompoknya.
Menjaga Integritas Proses: Menolak Politik Uang (Risywah)
Salah satu ujian terberat dalam proses Pilkades adalah maraknya praktik politik uang (money politics), atau yang lebih populer dikenal di masyarakat dengan istilah “serangan fajar”. Praktik transaksional ini seringkali menyusup di tengah-tengah warga, memanfaatkan celah ekonomi demi meraup suara secara instan. Padahal, Islam secara tegas memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk suap-menyuap. Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah saw: “Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).
Menerima imbalan berupa uang, barang, maupun janji fasilitas materiil demi mencoblos calon tertentu bukan sekadar pelanggaran etika demokrasi, melainkan secara eksplisit tergolong dalam kategori suap (risywah). Tindakan ini tidak hanya menempatkan pemberi dan penerima pada posisi yang melanggar hukum agama, tetapi juga mencederai nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam memilih seorang pemimpin.
Menjual suara demi imbalan materi jangka pendek pada hakikatnya adalah pertaruhan besar yang merugikan masa depan desa dalam jangka panjang. Kepemimpinan yang lahir dari politik uang cenderung berorientasi pada upaya mengembalikan modal kampanye yang telah terbuang, alih-alih tulus melayani dan mengabdi kepada rakyat. Akibatnya, pembangunan desa menjadi terhambat, transparansi anggaran terabaikan, dan kesejahteraan warga terabaikan hanya karena kompromi politik di awal proses pemilihan.
Mengutamakan Kemaslahatan Umum di Atas Kepentingan Kelompok
Di tingkat desa, ikatan kekerabatan, hubungan ketetanggaan, serta keakraban antar-kelompok umumnya terjalin sangat erat dan mewarnai kehidupan sehari-hari. Namun, ketika berhadapan dengan momentum penting penentuan pemimpin, Islam mengajarkan setiap pemilih untuk mampu melampaui sentimen pribadi tersebut.
Prinsip kepemimpinan dalam Islam menekankan pentingnya mengutamakan kemaslahatan bersama (maslahah mursalah), di mana kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga desa harus diletakkan di atas kedekatan emosional maupun hubungan kekeluargaan.
Memaksakan diri memilih seorang calon hanya karena faktor garis keturunan, ikatan kerabat, atau imbalan janji manis pribadi—padahal terdapat calon lain yang terbukti jauh lebih bertakwa, kompeten, dan berintegritas—merupakan tindakan yang menyalahi amanah. Keputusan semacam ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat. Memilih pemimpin ideal menuntut keberanian untuk bersikap objektif demi melahirkan tata kelola pemerintahan desa yang jujur dan profesional.
Oleh karena itu, sebelum melangkahkan kaki ke bilik suara, setiap pemilih hendaknya melakukan perenungan mendalam dan bertanya pada nurani masing-masing: Di antara para calon yang ada, siapakah yang paling Mampu, Amanah, dan Berkomitmen tinggi untuk membawa kemajuan serta kedamaian bagi seluruh warga desa? Dengan kejujuran dalam memilih, kita turut menjaga amanah agama sekaligus meretas jalan bagi masa depan desa yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Langkah Praktis bagi Pemilih Muslim Sebelum Menyalurkan Suara
Agar suara yang kita berikan menjadi nilai ibadah dan membawa keberkahan, berikut beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan menjelang hari pencoblosan:
Pertama; Riset Rekam Jejak dan Visi-Misi. Luangkan waktu untuk mengenali latar belakang, kepribadian, serta program kerja yang ditawarkan masing-masing calon.
Kedua; Kritiss terhadap Informasi (Tabayyun). Hindari terpengaruh oleh isu miring, fitnah, atau kabar bohong (hoax) yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan calon tertentu.
Ketiga; Melakukan Shalat Istikharah. Apabila masih merasa ragu di antara beberapa pilihan, lakukan shalat sunnah Istikharah. Mohonlah petunjuk kepada Allah agar dibimbing memilih calon yang paling membawa kebaikan bagi agama, dunia, dan masa depan desa.
Ketiga; Tetap Menjaga Ukhuwah (Persaudaraan). Pilkades hanyalah proses berkala, sedangkan persaudaraan antarwarga berlangsung seumur hidup. Perbedaan pilihan tidak boleh merusak tali silaturahmi, memicu permusuhan, atau memecah belah keharmonisan desa.
Pilkades adalah momentum penting untuk menentukan arah masa depan desa. Bagi seorang Muslim, bilik suara bukan sekadar tempat menyalurkan hak politik, melainkan sarana menunaikan kewajiban moral dan keagamaan.
Mari kita wujudkan Pilkades yang bermartabat, damai, dan bebas dari politik uang. Dengan memilih pemimpin berdasarkan kriteria integritas dan kapasitas, kita turut berkontribusi membangun desa yang maju, adil, sejahtera, serta mendapat keberkahan dari Allah Swt.
