SUARAYASMINA.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan ketetapan tegas terkait penggunaan rokok elektrik atau yang populer disebut vape. Melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, lembaga para ulama ini menyatakan bahwa penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik diharamkan.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026 Masehi yang bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Penandatanganan fatwa dilakukan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. K.H. Asrorun Ni’am Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Dr. H. Aminudin Yakub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI K.H. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan.
Alasan Penetapan Hukum Haram
Dalam diktum ketentuan hukumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merinci tiga poin utama keputusan haram terkait rokok elektrik atau vape.
Pertama; penggunaan vape dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta menerapkan prinsip pencegahan (sadd al-dzari’ah) agar perangkat ini tidak disalahgunakan sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Kedua; segala bentuk penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi zat terlarang dipastikan berhukum haram.
Ketiga; dari sisi niaga dan industri, aktivitas memproduksi maupun memperjualbelikan perangkat rokok elektrik juga ditetapkan sebagai hal yang haram.
Deretan Rekomendasi Tegas untuk Pemerintah dan Aparat
Selain menetapkan hukum syariat, Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 ini juga memuat deretan rekomendasi strategis lintas sektor untuk menindaklanjuti kebijakan pelarangan vape di Indonesia. MUI mendorong Presiden bersama DPR agar segera merancang undang-undang khusus yang melarang peredaran vape disertai sanksi tegas, serta meminta pemerintah pusat mengambil langkah cepat demi mengendalikan paparan negatifnya di tengah masyarakat.
Langkah pengendalian ini turut melibatkan kementerian dan badan terkait. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan, sementara BPOM diinstruksikan memperketat pengawasan produk serta berkoordinasi erat dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Dari sisi industri dan fiskal, Kementerian Perindustrian didorong untuk mencabut dan melarang izin industri vape, sedangkan Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal demi mengutamakan perlindungan kesehatan publik. Bersamaan dengan itu, aparat penegak hukum dan BNN diinstruksikan untuk menutup segala celah peredaran narkoba lewat media vape serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum yang terkait.
Sebagai langkah preventif jangka panjang, MUI juga mengajak ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, hingga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengedukasi generasi muda, menghindari rokok elektrik, serta melindungi anak-anak dari ancaman ketergantungan nikotin.
Melalui penerbitan fatwa ini, MUI mengimbau seluruh pihak dan umat Islam untuk menyebarluaskan informasi tersebut demi menyelamatkan kesehatan masyarakat serta masa depan generasi bangsa dari bahaya laten rokok elektrik.
