| Informasi Buku | Detail |
| Judul | Sejarah Nahdlatul Ulama Jawa Barat: Dari Pesantren hingga Panggung Politik |
| Penulis | Budi Sujati dan Ajid Thohir |
| Penerbit | Penerbit BRIN (Anggota Ikapi) |
| Tahun Terbit | 2025 |
| ISBN | 978-602-6303-91-2 (e-book) |
| Jumlah Halaman | xxvi + 437 hlm. |
SUARAYASMINA.COM – Hadirnya buku ini menjadi sangat penting mengingat selama ini literatur mengenai sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di tingkat lokal, khususnya Jawa Barat, masih tergolong langka. Di tengah kelangkaan ini, karya Budi Sujati dan Ajid Thohir muncul sebagai upaya serius mendokumentasikan peran kiai-kiai Pasundan yang selama ini seringkali tenggelam di bawah bayang-bayang narasi besar dari Jawa Timur.
Dalam khazanah sosiologi agama di Indonesia, narasi sejarah NU seringkali mengalami bias geografis. Publik secara otomatis mengidentikkan NU dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai episentrum pergerakan. Dominasi perspektif ini mengakibatkan dinamika NU di wilayah lain, termasuk Jawa Barat, sering dipandang sebagai sekadar “ekstensi” tanpa keunikan historis.
Buku ini hadir untuk mendekonstruksi hegemoni perspektif tersebut. Penulis berhasil memposisikan karya ini sebagai sumber rujukan primer yang mengisi kekosongan narasi sejarah NU di tanah Pasundan. Nilai tawar buku ini terletak pada kemampuannya mengungkap bahwa NU di Jawa Barat tumbuh melalui negosiasi kultural yang kompleks di wilayah yang secara sosiologis berbeda dengan basis NU di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Ini adalah sebuah upaya pengakuan (recognition) akademik terhadap kontribusi intelektual dan politik ulama Sunda dalam konstelasi nasional.
Lanskap Keagamaan Jawa Barat
Jawa Barat bukan sekadar wilayah geografis, melainkan arena kompetisi ideologi yang sangat ketat. Penulis menggambarkan daerah ini sebagai “pintu utama wajah Indonesia” yang strategis. Berbeda dengan Jawa Timur yang cenderung monolitik di bawah panji tradisionalisme, Jawa Barat adalah medan tempur bagi berbagai organisasi Islam yang saling memperebutkan hegemoni pengaruh.
NU di Jawa Barat harus menavigasi diri di tengah masyarakat yang homogen secara kultural (Sunda) namun heterogen dalam pilihan politik. Selain bersaing dengan gerakan pemurnian, NU juga harus berinteraksi dengan kepercayaan lokal Sunda Wiwitan yang telah lama berakar di komunitas-komunitas adat seperti di Kuningan, Garut, hingga Banten. Interaksi budaya inilah yang memaksa NU Jawa Barat memiliki karakteristik yang lebih luwes namun tetap teguh pada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah.
Lanskap kompetitif ini diwarnai oleh berbagai organisasi pesaing hegemonik yang memiliki basis massa dan fokus gerakan yang beragam, mulai dari Mathlaul Anwar (1916) yang memusatkan pengaruh pendidikannya di wilayah Banten, hingga Persatuan Umat Islam (PUI) (1917) yang berakar kuat di Majalengka di bawah kepemimpinan KH. Abdul Halim.
Dinamika ini semakin tajam dengan kehadiran Persatuan Islam (Persis) (1923) di Bandung yang membawa gerakan ijtihad dan pemurnian, serta penetrasi intensif Muhammadiyah (1923) di Jawa Barat, terutama melalui basisnya di Garut. Selain itu, Al-Ittihadul Islamiyah (AII) (1931) yang didirikan oleh KH. Ahmad Sanusi di Sukabumi turut memperkuat representasi kelompok tradisionalis lokal dalam peta pergerakan tersebut.
KH. Abdul Chalim dan Jaringan Pesantren: Poros Penggerak NU di Jawa Barat
Inti dari narasi buku ini adalah pengangkatan sosok KH. Abdul Chalim dari Leuwimunding, Majalengka. Perannya melampaui sekadar tokoh lokal; ia adalah satu-satunya perwakilan Jawa Barat dalam peristiwa monumental pendirian NU di Surabaya tahun 1926. Buku ini dengan apik menggambarkan daya juang luar biasa KH. Abdul Chalim, termasuk perjalanan fisiknya dengan berjalan kaki dari Cirebon menuju Surabaya demi memperjuangkan organisasi ini.
KH. Abdul Chalim bertindak sebagai harmonisator strategis yang menjembatani pemikiran KH. Hasyim Asy’ari yang senior dengan KH. Wahab Hasbullah yang progresif. Kepiawaiannya dalam struktur organisasi awal terekam dalam naskah “Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab” (1970):
“Syuhriyahlah pimpinan pertama, Tanfidziyah yang bagian pelaksana. Syuhriyah boleh kata legislatif, Tanfidziyah boleh kata eksekutif. Pak Kiai Hasyim Rais Utama pertama, pak Dahlan Kebondalemlah wakilnya. Katib awal pak kiai Wahab yang utama, otak Nahdlatul Ulama yang pertama. Katib Tsani saya untuk pembantunya, hanya perlu waktu itu tenaganya.”
Semangat perjuangan personal tersebut kemudian bertransformasi menjadi gerakan institusional yang masif. Persebaran NU di Jawa Barat digerakkan oleh sanad keilmuan yang kokoh melalui hubungan guru-murid yang emosional. Banyak kiai Pasundan yang menimba ilmu di pesantren-pesantren besar Jawa Timur (Tebuireng, Lirboyo, Bangkalan) membawa pulang semangat ghirrah (gairah/semangat) Nahdliyin ke daerah asal mereka.
Alhasil, NU di Jawa Barat mengalami lonjakan kuantitas cabang yang sangat signifikan, yakni dari 6 cabang pada 1930 menjadi 24 cabang pada 1959. Pertumbuhan ini ditopang oleh keberadaan pesantren-pesantren kunci sebagai pilar basis massanya. Pesantren Buntet di Cirebon di bawah pimpinan KH. Abbas berfungsi sebagai pusat komando di Jawa Barat Timur, serta Pesantren Cipasung di Tasikmalaya yang dikelola KH. Ruhiyat menjadi episentrum kekuatan di wilayah Priangan Timur.
Sementara itu di wilayah barat, Pesantren Sukamiskin di Bandung melalui peran KH. Ahmad Dimyati dan KH. Haidar Dimyati menjadi gerbang utama formalisasi organisasi. Di Priangan Barat, Pesantren Babakan Cicurug di Sukabumi pimpinan KH. Ahmad Sanusi menjadi jaringan krusial yang menghubungkan para kiai setempat. Terakhir, Pesantren Pagentongan (Al-Falak) di Bogor yang dipimpin oleh KH. Tubagus Muhammad Falak melengkapi pemetaan ini sebagai simpul utama jaringan NU yang menjangkau hingga wilayah Banten.
Menghadapi Badai Orde Lama dan G30S PKI
Transformasi NU dari jam’iyyah menjadi partai politik pada 1952 membawa kiai-kiai Pasundan ke pusaran politik praktis yang berisiko tinggi. Buku ini secara tajam menganalisis respons tegas NU Jawa Barat terhadap krisis nasional, terutama dalam menolak keras unsur NASAKOM yang melibatkan PKI.
Ketegasan ideologis ini mencapai puncaknya pasca-peristiwa G30S PKI 1965. NU Jawa Barat secara terbuka menyuarakan pembubaran PKI, sebuah sikap yang kemudian diformalisasi dalam Muktamar ke-24 di Bandung (1967).
Momentum muktamar ini menjadi sangat penting karena di sanalah NU menyatakan dukungan penuh terhadap Demokrasi Pancasila dan UUD 1945, sekaligus mengukuhkan posisi organisasi sebagai penjaga stabilitas wilayah dari ancaman disintegrasi. Analisis politik yang sensitif ini dibangun penulis dengan pondasi bukti yang kuat, yang membawa kita pada pembahasan metodologi.
Salah satu alasan mengapa buku ini layak dianggap sebagai referensi otoritatif atau sumber rujukan primer adalah kedisiplinan metodologisnya. Penulis menghindari jebakan hagiografi—tulisan yang sekadar memuja tokoh agama tanpa kritik—dengan menerapkan tahapan sejarah yang ketat (Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi).
Keberagaman sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini sangat mengesankan dan memberikan jaminan kualitas riset yang mendalam melalui integrasi berbagai jenis data. Penggunaan arsip kolonial dan digital dari Arsip Nasional (ANRI) serta akses ke Leiden University Libraries (KITLV) dan Delpher memberikan perspektif eksternal yang objektif terhadap pergerakan ulama.
Data tersebut diperkaya dengan sejarah lisan (oral history) melalui wawancara mendalam di 16 kabupaten/kota yang memberikan dimensi manusiawi serta menangkap detail-detail yang seringkali luput dari catatan resmi. Melengkapi kedua sumber tersebut, penggunaan dokumen privat seperti kartu anggota partai, surat korespondensi kuno, dan foto autentik turut memvalidasi narasi institusional sehingga menghasilkan rekonstruksi sejarah yang utuh dan akurat.
Buku Sejarah Nahdlatul Ulama Jawa Barat: Dari Pesantren hingga Panggung Politik adalah sebuah monumen intelektual yang membuktikan bahwa sejarah lokal memiliki bobot yang sama pentingnya dengan narasi nasional. Bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, buku ini harus menjadi instrumen untuk tertib administrasi dan preservasi memori kolektif organisasi.
Bagi akademisi, buku ini membuka ruang riset baru mengenai sosiologi agama di Tanah Sunda. Nilai perjuangan para kiai Pasundan yang terekam di sini—mulai dari tetesan keringat KH. Abdul Chalim saat berjalan kaki ke Surabaya hingga ketegasan politik KH. Ruhiyat—adalah modal sosial yang tak ternilai bagi integrasi bangsa. Membaca buku ini adalah upaya untuk mengenal kembali jati diri Islam Nusantara yang ramah budaya namun teguh pada prinsip di bumi Pasundan.
