Data buku:
| Kategori | Keterangan |
| Judul | Fragmen-fragmen Muktamar NU dari Era Kolonial hingga Milenial |
| Editor | Achmad Mukafi Niam |
| Penerbit | Numedia Digital Indonesia (Desember 2021) |
| Kontributor | Wartawan dan kontributor NU Online |
| Lingkup Konten | Sejarah Muktamar I (1926) hingga persiapan Muktamar ke-34 di Lampung (2021) |
SUARAYASMINA.COM – Nahdlatul Ulama (NU) dikabarkan akan menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus 2026 mendatang sebagai medium transisi kepemimpinan, memilih pengurus PBNU (Rais ‘Aam dan Ketua Umum) untuk periode berikutnya. Bagi NU, muktamar bukanlah sekadar hajatan organisatoris rutin atau forum permusyawaratan tertinggi untuk suksesi kepemimpinan semata. Lebih dari itu, ia merupakan sebuah perhelatan budaya dan politik kolosal yang merekam denyut nadi serta dialektika identitas Islam moderat di Indonesia.
Mendokumentasikan setiap fragmen sejarah ini menjadi krusial sebagai upaya melawan amnesia kolektif sekaligus membedah episteme perjuangan kaum Nahdliyin. Setiap penyelenggaraannya mencerminkan kedaulatan warga yang berpadu dalam atmosfer kegembiraan—sebuah manifestasi spiritual di mana ribuan muktamirin beradu gagasan dan jutaan muhibbin tumpah ruah merayakan kesetiaan pada tradisi.
Buku ini, yang merupakan kompilasi apik dari kanal “Fragmen” di NU Online, hadir sebagai jembatan memori yang menghubungkan visi para founding fathers dengan reorientasi tantangan kontemporer. Melalui narasi yang kini tersaji secara terstruktur, pembaca diajak menelusuri kepingan peristiwa dari era kolonial yang represif hingga dinamika milenial, guna memahami “suasana batin” yang membentuk karakter kebangsaan kita hari ini.
Evolusi Ruang dan Strategi Ekspansi
Sejarah Muktamar NU adalah narasi tentang mobilitas geografis yang berkelindan dengan strategi penetrasi organisasi. Pada fase awal (Muktamar ke-1 hingga ke-7), pertemuan diselenggarakan tahunan setiap bulan Rabiuts Tsani, menandakan fase konsolidasi intensif di tanah Jawa. Namun, seiring waktu, frekuensi ini mengalami penyesuaian hingga menjadi periodik lima tahunan sejak 1979, selaras dengan stabilitas politik nasional.
Pergeseran lokasi muktamar mencerminkan sebuah manuver sosiopolitik yang terukur. Pertama; Sentralitas Jawa Timur. Surabaya sebagai kota kelahiran tetap menjadi episentrum dengan frekuensi tuan rumah terbanyak (6 kali).
Kedua; Penetrasi ke Barat. Pergerakan dari Semarang (1929), Pekalongan (1930), hingga Bandung (1932) bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan upaya strategis mengembangkan pengaruh NU di wilayah Priangan dan Batavia.
Ketiga; Terobosan Terestrial dan Maritim. Muktamar ke-11 di Banjarmasin (1936) mencatatkan sejarah sebagai perhelatan pertama di luar Jawa. Peristiwa ini menunjukkan skala “maritim” organisasi, di mana para peserta diangkut menggunakan perahu dan disambut dengan resepsi mewah di kediaman hartawan KH. Abdurrahman di Martapura.
Setiap lokasi dipilih bukan tanpa alasan, melainkan sebagai respons atas problematika umat setempat, mulai dari meredam ketegangan etnis di Pekalongan (1930) hingga strategi pengembangan pendidikan di Jawa Barat.
Kedaulatan Ekonomi dan Solidaritas “Serkiler”
Salah satu kekuatan moral yang menonjol dalam buku ini adalah komitmen NU terhadap kemandirian ekonomi—sebuah sikap yang menentang struktur kapitalisme kolonial. Di era penjajahan, NU secara teologis-politik mengharamkan bantuan dari pemerintah Hindia Belanda, menganggapnya sebagai belenggu terhadap kemerdekaan organisasi.
Kemandirian organisasi ini dimanifestasikan melalui praktik otonom yang berakar kuat pada solidaritas akar rumput, di mana pendanaan dan logistik dikelola secara mandiri dari dan oleh anggota. Hal ini terlihat dari sistem uang iuran (Borg) yang dikelola kolektif serta I’anah Syahriah, yaitu iuran bulanan teratur yang menurut laporan NU Klaten tahun 1935, terbukti mampu mencukupi kebutuhan cabang hingga menyetor kontribusi ke pusat (HBNO).
Selain dukungan finansial, kemandirian ini ditopang oleh sumbangan in-natura (serkiler) berupa hasil bumi, ternak, hingga kayu bakar yang diberikan warga secara sukarela. Semangat ini pun meluas pada aspek akomodasi kerakyatan, di mana penduduk setempat menyediakan rumah mereka sebagai penginapan gratis bagi para kiai dan delegasi. Praktik ini tidak hanya menjamin keberlangsungan operasional organisasi, tetapi juga menciptakan ikatan emosional mendalam yang melampaui sekadar formalitas birokrasi.
Kemandirian finansial inilah yang memberikan NU keberanian untuk mengambil keputusan politik yang otonom dan kritis tanpa utang budi kepada penguasa.
Navigasi Politik dan Komitmen Kebangsaan
Buku ini membedah posisi NU dalam pusaran politik nasional melalui momen-momen krusial yang menunjukkan keteguhan sekaligus elastisitas prinsipil:
Pertama; Muktamar Menes 1938. Sebuah momen deterministik di mana NU menolak keterlibatan dalam politik praktis di Volksraad. Sejarah mencatat kemenangan telak suara 54-4, yang menegaskan bahwa fokus utama organisasi saat itu adalah pendidikan dan dakwah.
Kedua; Muktamar Solo 1962. Menampilkan kecerdikan “Diplomasi Cancut Tali Wondo” Kiai Wahab Chasbullah. Dalam pertemuan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ia menasihati Presiden Soekarno agar tidak menjalankan “politik keling” dalam menghadapi Belanda terkait Irian Barat, yang kemudian berujung pada keberhasilan Trikora.
Ketiga; Muktamar Bandung 1967. Deklarasi Demokrasi Pancasila sebagai filter terhadap pengaruh liberalisme dan marxisme-leninisme, menekankan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan sebagai batas tertinggi kebebasan.
Keempat; Muktamar Situbondo 1984. Sebuah rekonsiliasi teologis-politik di mana NU kembali ke Khittah 1926. Di sini, KH Achmad Siddiq memberikan pernyataan monumental bahwa NKRI adalah “upaya final” seluruh bangsa, terutama kaum muslimin, untuk mendirikan negara di Nusantara.
Kelima; Muktamar Cipasung 1994. Menampilkan keteguhan Gus Dur menghadapi intervensi represif rezim Orde Baru yang mengusung slogan “ABG” (Asal Bukan Gus Dur) melalui kandidat tandingan Abu Hasan.
Narasi dalam buku ini meruntuhkan stigma bahwa NU adalah organisasi tradisional yang kaku. Dimensi modernitas NU justru muncul sejak dini. Pada Muktamar Menes 1938, Nyai Djuaesih tampil sebagai orator perempuan pertama, sebuah terobosan gender yang menjadi embrio lahirnya Muslimat NU.
Dalam hal teknologi, Muktamar Solo 1935 telah memanfaatkan media modern dengan menyiarkan pidato para kiai melalui stasiun radio SRV (Solossche Radio Vereniging) dan SRI (Siaran Radio Indonesia). Penggunaan radio ini membuktikan bahwa ulama NU memiliki keterbukaan terhadap inovasi teknologi selama ia berfungsi untuk kemaslahatan syiar dan dakwah.
Antara Aksesibilitas dan Kedalaman Narasi
Format “fragmen” dalam buku ini memberikan keunggulan berupa kemudahan akses bagi pembaca milenial yang terbiasa dengan konsumsi informasi ringkas. Buku ini berhasil mentransformasi data sejarah yang kaku menjadi deskripsi “rasa” yang menghidupkan suasana batin masa lalu.
Namun, perlu dicatat adanya risiko “amnesia historis” jika pembaca hanya terpaku pada fragmen-fragmen tersebut tanpa berupaya menarik benang merah kausalitas antarperistiwa. Format tulisan pendek terkadang membuat kedalaman narasi terasa terputus-putus.
Oleh karena itu, buku ini sebaiknya dipandang sebagai titik mula—sebuah undangan bagi para peneliti dan generasi muda untuk melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap dokumen-dokumen sejarah NU yang lebih luas.
Buku “Fragmen-fragmen Muktamar NU” ini adalah referensi penting bagi siapa pun yang ingin memahami “otak dan hati” Nahdlatul Ulama. Buku ini membuktikan bahwa kekuatan organisasi ini terletak pada kemandirian dana, kesetiaan pada akar rumput, dan kelenturan navigasi politik yang tetap berjangkar pada komitmen kebangsaan.
Ia adalah kompas bagi generasi baru untuk belajar dari masa lalu agar dapat menavigasi tantangan era milenial dengan kebijaksanaan para pendahulu. NU, sebagaimana tercermin dalam buku ini, bukan sekadar penjaga gawang tradisi, melainkan pilar utama kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
