SUARAYASMINA.COM – Lahirnya Persatuan Islam (PERSIS) pada dekade kedua abad ke-20 bukan sekadar menambah jumlah organisasi massa, melainkan sebuah proklamasi intelektual yang radikal dalam upaya memurnikan akidah dan syariah. Dalam konteks historis, PERSIS hadir sebagai lokomotif tajdid yang berani mengambil posisi diametral terhadap arus tradisionalisme dan kolonialisme melalui metodologi yang mengutamakan kedalaman hujah di atas popularitas massa.
Akar Sejarah dan Spiritualitas Pendirian (1923)
Bandung pada tahun 1920-an merupakan episentrum diskursus nasionalisme yang dinamis namun juga saksi atas kondisi umat yang memprihatinkan. Di tengah gejolak politik, umat Islam justru terjebak dalam “kejumudan” berpikir dan sinkretisme akut yang dikenal sebagai penyakit “TBC” (Takhayul, Bid’ah, Churafat). PERSIS hadir sebagai respons strategis terhadap stagnansi ini, diinisiasi oleh dua saudagar asal Palembang yang menetap di Bandung, yakni Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus.
Keduanya adalah intelektual autodidak yang terinspirasi oleh spirit pembaruan dari majalah Al-Manar (Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha) serta majalah Al-Munir dari Padang. Semangat “kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah” kemudian dikristalisasi melalui pertemuan-pertemuan intensif.
Pertemuan bersejarah di Gang Belakang Pakgade pada 12 September 1923 (1 Shafar 1342 H) berawal dari sebuah acara syukuran keluarga Sumatera di Bandung yang bertransformasi menjadi kelompok penelaah (study club) keagamaan. Berbeda dengan Sarekat Islam yang mengandalkan mobilisasi massa, kelompok ini secara sadar menerapkan strategi elitist-intelektual dengan membatasi jumlah anggota hanya sekitar 12 hingga 20 orang. Fokus utamanya adalah mencetak kader berkualitas tinggi dengan kedalaman pemahaman agama yang radikal dan murni.
Memasuki tahun 1926, dinamika internal memicu perselisihan ideologis yang menyebabkan terjadinya perpecahan organisasi. Kelompok tradisionalis memutuskan untuk memisahkan diri dan membentuk wadah baru bernama Permoefakatan Islam, sementara faksi modernis tetap teguh mempertahankan identitas dan nama PERSIS. Fragmentasi ini justru mempertegas posisi PERSIS sebagai gerakan pembaruan pemikiran Islam yang lebih spesifik dan terorganisir di Indonesia.
Pemilihan nama “Persatuan Islam” (Latin/PERSIS) adalah langkah yang sangat berisiko pada zamannya. Di tengah masyarakat yang mengidentikkan Islam dengan sakralitas simbol Arab, penggunaan skrip Latin dianggap sebagai kontaminasi pengaruh Barat atau Belanda. Namun, PERSIS secara cerdas membedakan mana yang harus disakralkan (substansi ajaran) dan mana yang bersifat profan (simbol bahasa). Keberanian ini menegaskan identitas mereka sebagai gerakan intelektual modernis yang melampaui formalitas simbolik.
Fondasi awal yang diletakkan para saudagar ini menemukan “Singa Podium”-nya melalui kedatangan tokoh sentral yang akan mempertajam dialektika hukum organisasi ini.
Era Intelektualisme: Peran A. Hassan dan Ahmad Natsir
Karakter PERSIS berubah menjadi lebih kritis dan radikal setelah bergabungnya A. Hassan (1924), seorang pemuda keturunan Tamil-Jawa. Hassan, yang kemudian dijuluki sebagai “Guru Utama”, membawa tradisi polemik dan perdebatan hukum (fikih) yang sangat tajam ke dalam jam’iyyah.
Hassan memiliki keunggulan linguistik yang unik; ia menguasai bahasa Arab, Melayu, Tamil, dan Inggris. Kemampuan berbahasa Inggris ini memberinya keunggulan intelektual untuk mengakses sumber-sumber Barat, yang ia gunakan sebagai senjata dalam berdebat dengan kaum intelektual didikan Belanda maupun misionaris Kristen. Melalui majalah Pembela Islam dan Al-Lisan, Hassan memperkenalkan metode ijtihad yang ketat, menolak taklid, dan melakukan purifikasi total.
Sintesis intelektual yang paling menonjol adalah hubungan antara A. Hassan dengan muridnya, Mohammad Natsir. Salah satu monumen intelektual mereka adalah buku Cultur Islam, yang tidak banyak diketahui publik sebenarnya diedit bersama oleh Natsir dan Prof. Kemal Wolff Schoemaker, seorang guru besar arsitektur ITB yang berpindah keyakinan ke Islam.
Sepanjang sejarahnya, PERSIS dikenal sebagai organisasi yang mengutamakan ketajaman argumentasi melalui berbagai perdebatan kunci yang membentuk identitasnya. Di ranah internal umat Islam, mereka secara frontal menantang praktik keagamaan kaum tradisionalis seperti tahlilan, talqin, dan pelafalan niat (ushalli) melalui uji dalil yang ketat, serta mematahkan klaim kenabian Ahmadiyah Qadiyan pada tahun 1930-an. Tak hanya itu, PERSIS juga terlibat dalam debat lintas iman, seperti saat menghadapi kelompok Kristen Advent terkait keabsahan Alkitab dan orientasi teologis.
Salah satu momen intelektual yang paling monumental adalah polemik ideologis antara tokoh PERSIS dengan Soekarno saat masa pengasingannya di Ende. Melalui korespondensi surat-menyurat, kedua belah pihak beradu gagasan mengenai hubungan antara agama, negara, dan kebangsaan, yang kemudian menjadi fondasi penting dalam sejarah pemikiran politik Islam di Indonesia.
Perdebatan-perdebatan ini menegaskan posisi PERSIS bukan sekadar sebagai gerakan massa, melainkan sebagai pusat kaderisasi intelektual yang kritis dan berpegang teguh pada purifikasi ajaran.
Budaya “polemik” yang diusung A. Hassan bukan sekadar ajang unjuk keahlian, melainkan instrumen untuk membuka pintu ijtihad yang telah lama terkunci oleh dogma tradisional. Metodologi ini berhasil membentuk identitas “Kaum Muda” yang tidak hanya berani secara lisan, tetapi juga memiliki fondasi literasi yang kokoh, membuktikan bahwa Islam mampu menjawab tantangan modernitas secara argumentatif.
PENDIS dan Transformasi Pesantren
Bagi PERSIS, sektor pendidikan adalah “bidang garapan utama” untuk mencetak kader tafaqquhu fid-din. Tanpa pendidikan yang terstruktur, semangat pembaharuan hanya akan menjadi slogan tanpa estafet.
Pada 1930-an, Mohammad Natsir memelopori Pendidikan Islam (PENDIS) yang memadukan kurikulum modern (setara HIS, MULO, dan Kweekschool) dengan pendidikan Islam yang mendalam. Visi Natsir adalah menciptakan lulusan yang tidak hanya mencari penghidupan sebagai pegawai pemerintah (ambtenaar), tetapi menjadi intelektual Muslim yang mandiri.
Evolusi pendidikan PERSIS dimulai dengan pendirian pesantren pertama oleh A. Hassan di Bandung pada tahun 1936, yang kemudian dipindahkan ke Bangil, Jawa Timur, pada tahun 1940 guna memperluas jangkauan dakwah ke wilayah timur. Ketangguhan institusi ini teruji selama masa Revolusi Fisik; meskipun para ustaz dan santri terjun ke medan pertempuran melalui laskar Hizbullah dan Sabilillah, aktivitas belajar-mengajar tetap dipertahankan di lokasi-lokasi pengungsian darurat, seperti di Gunung Cupu, Ciamis.
Pasca-kemerdekaan, kemandirian dan integritas akademik pesantren semakin diperkuat melalui langkah strategis E. Abdurrahman pada tahun 1955. Beliau memberlakukan standardisasi kurikulum yang seragam di seluruh jaringan pendidikan organisasi untuk menjamin kualitas dan kedalaman pemahaman alumni PERSIS. Upaya sistematis ini memastikan bahwa meskipun pesantren tersebar secara geografis, setiap lulusannya memiliki standar intelektual dan ideologis yang konsisten dalam mengusung semangat pembaruan Islam.
Satu kebijakan penting di bawah E. Abdurrahman adalah pelarangan santri mengikuti ujian kesamaan negara. Larangan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga kemandirian intelektual dan spiritual. Santri didorong untuk fokus sepenuhnya pada penguasaan ilmu agama tanpa terdistraksi oleh ambisi menjadi pegawai negeri. Kebijakan ini memastikan bahwa lulusan PERSIS benar-benar menjadi “penjaga gawang” ideologi jam’iyyah yang tidak bisa disetir oleh kepentingan birokrasi.
Kiprah Politik dan Perjuangan Melawan Komunisme
Pasca-kemerdekaan, PERSIS bertransformasi menjadi kekuatan politik melalui Partai Masyumi (sebagai anggota istimewa sejak 1948). Era ini didominasi oleh figur M. Isa Anshary, sang “Macan Mimbar”, yang memimpin jam’iyyah dengan gaya yang sangat frontal terhadap ideologi kiri.
Isa Anshary membawa PERSIS pada garis terdepan perlawanan terhadap komunisme melalui Manifesto Politik PERSIS (1957). Manifesto ini secara tegas menolak konsepsi Nasakom Soekarno dan menyerukan perlawanan total terhadap Marxisme-Komunisme yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi akidah.
Terdapat dinamika internal yang menarik antara gaya “Macan Mimbar” Isa Anshary yang politis-agresif dengan gaya E. Abdurrahman. Meskipun Isa Anshary memberikan pengaruh politik yang luas, gaya frontalnya terhadap Front Anti Komunis sempat menempatkan umat dalam risiko strategis.
Di sinilah peran E. Abdurrahman sebagai “Penegak Khittah” (Restorer of the Path) menjadi sangat vital. Ia menyelamatkan stabilitas organisasi dengan menarik kembali PERSIS ke jalur pendidikan dan dakwah (khittah) ketika suhu politik nasional mulai mengancam eksistensi jam’iyyah.
Karakteristik Organisasi: Tradisi, Kemandirian, dan Amal Usaha
Struktur PERSIS unik dengan adopsi sistem “Jama’ah, Imamah, dan Imarah”, di mana kepatuhan kepada pimpinan disatukan dengan disiplin syariat. Komponen fisik pesantren pun dirancang secara fungsional: Masjid sebagai pusat penggemblengan mental dan ibadah, sementara Pondok sebagai kawah candradimuka kemandirian (lengkap dengan fasilitas yang lebih modern dibanding pesantren tradisional zamannya).
PERSIS menjaga komunikasi antara ulama dan jemaahnya melalui tradisi literasi yang sangat kuat dan terstruktur. Sebagai suara resmi organisasi di level pusat, Majalah Risalah menjadi media penghubung utama, sementara Majalah Iber hadir secara inklusif untuk menyapa akar rumput melalui penggunaan bahasa Sunda. Di sisi lain, Majalah Al-Muslimun yang berbasis di Bangil berhasil melampaui sekat organisasi dengan menjadi referensi hukum Islam nasional, terutama melalui kolom tanya-jawab legendarisnya yang menjadi panduan teologis bagi masyarakat luas pada zamannya.
“Independensi” tiap cabang PERSIS dalam mengelola keuangan dan kurikulum adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini menjadi benteng pertahanan yang kuat terhadap intervensi eksternal dan melatih kemandirian finansial umat. Namun di sisi lain, hal ini menciptakan tantangan dalam standardisasi kualitas SDM, di mana mutu sebuah cabang sangat bergantung pada integritas dan kapasitas figur tokoh setempat.
Refleksi dan Tantangan Menuju Abad Kedua
Seabad perjalanannya, PERSIS telah membuktikan diri sebagai pilar purifikasi Islam di Indonesia. Namun, di bawah kepemimpinan Dr. KH. Jeje Zaenudin, PERSIS menghadapi ancaman stagnansi intelektual. Arus pemikiran jam’iyyah saat ini cenderung pasif dan defensif dalam merespons dinamika global.
Fenomena menarik yang terjadi adalah “ekspor intelektual”. Banyak kader terbaik PERSIS, seperti Dr. Tiar Anwar Bachtiar atau Malki M Natsir, yang justru lebih banyak mencurahkan produktivitas pemikiran mereka melalui lembaga eksternal seperti INSIST atau think-tank lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur internal jam’iyyah saat ini belum sepenuhnya mampu memfasilitasi dan mewadahi hasil pemikiran intelektual tingkat tinggi mereka.
Menuju abad kedua, PERSIS memerlukan transformasi pola kaderisasi yang tidak hanya mencetak penghafal dalil, tetapi juga pemikir yang mampu melakukan kontekstualisasi hukum Islam. Dengan modal 230 pesantren, 23 Pimpinan Wilayah (PW), dan 97 Pimpinan Daerah (PD), PERSIS harus mampu menjadi wadah inklusif bagi intelektualnya sendiri.
Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mempertahankan nilai puritanisme Al-Qur’an dan As-Sunnah sembari mengembangkan wacana yang lebih moderat dan mutakhir dalam menjawab tantangan liberalisme maupun radikalisme global.
