SUARAYASMINA.com — Di sudut-sudut kantor swasta, warung kopi dekat kantor kelurahan, hingga perbincangan santai di grup WhatsApp instansi pemerintah, sebuah kalimat menggelitik sering terdengar dengan nada enteng; “Ah, selow saja, namanya juga rezeki anak saleh. Rezeki memang sudah diatur, tidak bakal tertukar!” Atau ungkapan lain; “Zaman saiki nak ora adol sawah, kuliah dhuwur-dhuwur ya mung dadi kuli mas… Jenenge wae ikhtiar.”
Kalimat yang sarat nuansa religius ini kerap diucapkan untuk melanggengkan praktik yang sebenarnya mencederai nurani; jual beli jabatan. Mulai dari kursi strategis di korporasi swasta, posisi empuk di kelurahan atau kecamatan, hingga jabatan basah sebagai perangkat desa yang mengelola dana desa miliaran rupiah—semuanya sering menjadi komoditas transaksional lewat “lelang jabatan”.
Ironisnya, praktik jual beli demi menduduki kursi kekuasaan kini seolah bergeser makna. Di mata sebagian pelaku dan penikmatnya, uang pelicin atau mahar politik birokrasi tidak lagi dianggap sebagai suap. Praktik itu direstitusi secara spiritual menjadi “jalan ikhtiar” atau diamini sebagai bentuk rezeki yang datang lewat jalur tidak biasa. Di sinilah letak ironi terbesar dunia kerja kita hari ini.
Praktik transaksional dalam memperebutkan posisi bukan lagi monopoli lingkaran kekuasaan di ibu kota. Gurita jual beli jabatan juga mengakar di berbagai level institusi, baik publik maupun swasta.
Di sektor swasta, kenaikan jabatan—dari supervisor menjadi manajer, atau kepala divisi menjadi direktur—terkadang tidak ditentukan oleh rekam jejak atau kinerja (performance), melainkan oleh kedekatan finansial dan personal dengan pemegang keputusan anggaran. Target penjualan tercapai atau tidak, yang penting “setoran” atau “loyalitas dalam bentuk lain” aman.
Bergeser ke ranah pemerintahan akar rumput, fenomenanya jauh lebih memprihatinkan. Seleksi perangkat desa atau pengisian posisi di kantor kelurahan dan kecamatan yang semestinya menjadi garda terdepan pelayanan publik kerap diwarnai aroma transaksional. Posisi staf desa, kasi pemerintahan, hingga sekretaris desa kadang dibanderol nominal tertentu—misalnya Rp300 juta atau Rp400 juta—hingga banyak warga yang rela menjual sawah demi membeli jabatan.
Mengapa banyak yang antre dan merogoh kocek dalam-dalam? Jawabannya sederhana: jabatan di tingkat lokal memegang kendali atas sumber daya besar, mulai dari pengelolaan Dana Desa, proyek pengadaan barang dan jasa skala kecil, hingga kuasa tanda tangan perizinan. Jabatan dipandang sebagai investasi jangka pendek yang harus “balik modal” melalui rente birokrasi.
Ketika modal awal untuk menjabat diperoleh dari utang atau sogokan, mentalitas yang terbentuk saat duduk di kursi kekuasaan bukanlah “bagaimana melayani masyarakat”, melainkan “bagaimana segera mengembalikan modal dan meraup untung”.
Ketika Suap Disembunyikan di Balik Dalil
Bagaimana mentalitas koruptif ini bisa diterima begitu saja di tengah masyarakat yang religius? Jawabannya terletak pada kemampuan manusia merasionalisasi ajaran agama, terutama terkait kesaksian terhadap Yang Maha Kuasa atau syahadat. Banyak yang memaknai syahadat sekadar formalitas ucapan tanpa memahami konsekuensinya.
Syahadat sejatinya adalah ikrar ketundukan total kepada kebenaran dan kejujuran. Namun, di koridor kantor modern maupun balai desa, “syahadat” versi birokrat korup berbunyi lain; “Tiada Tuhan selain uang, dan jabatan adalah utusannya.” Ahmad Rifa’i Rif’an dalam bukunya Tuhan, Maaf Kami Sedang Sibuk! menjelaskan bahwa syahadat memang mudah diucapkan secara lisan, tetapi ukuran sebenarnya terletak pada sejauh mana pemahaman dan pengamalan syahadat itu sendiri.
Segala bentuk kecurangan pun dibungkus rapi dengan retorika spiritual yang kurang tepat; ungkapan seperti “Kalau sudah rezeki, tidak bakal ke mana” atau “Rejekine wong dhewe-dhewe kui dhewe…” sering dipakai untuk melegitimasi cara kotor. Padahal, rezeki yang diatur Tuhan adalah hasilnya, bukan jalannya; menghalalkan segala cara dengan menyuap bukanlah takdir yang baik, melainkan pilihan moral yang buruk—bahkan memunculkan pertanyaan mendasar: benarkah menjual sawah demi membeli kursi jabatan adalah bentuk rezeki?
Masalahnya diperparah ketika suap dipoles bahasanya menjadi “biaya administrasi bawah meja”, “uang terima kasih”, “biaya operasional”, “mahar”, atau “ongkos melobi”. Kata-kata halus ini diciptakan untuk membius nurani agar pelaku tidak merasa sedang melakukan tindak pidana penyuapan.
Di saat yang sama, muncul standar ganda moralitas pada diri pelaku yang sama; rajin beribadah ritual di musala kantor dan dermawan dalam kegiatan keagamaan, tetapi di meja kerjanya justru mematok tarif untuk setiap tanda tangan perizinan atau penempatan posisi bawahan. Jika “sangunya” dirasa kurang, tanda tangan pun enggan diberikan.
Pemisahan antara ibadah ritual dan integritas profesional inilah yang membuat korupsi birokrasi mengakar kuat. Agama direduksi sekadar menjadi kosmetik moral, sementara sistem kerja sehari-hari diatur oleh hukum rimba; siapa yang punya uang, dialah yang berkuasa.
Dampak Sistemik dan Korban dari Rantai Keserakahan
Jika jual beli jabatan terus dianggap lumrah—bahkan dinormalisasi sebagai “rezeki”—korban utamanya bukan sekadar si pemberi atau penerima suap, melainkan masyarakat luas.
Ketika jabatan bisa dibeli, orang-orang yang kompeten, jujur, dan berdedikasi tinggi akan tersingkir. Mereka yang memiliki kapasitas murni terpaksa gigit jari karena kalah modal dari calon instan berkantong tebal. Akibatnya, instansi pemerintah maupun perusahaan swasta diisi individu yang kompetensinya patut dipertanyakan.
Bayangkan seorang pegawai kelurahan atau perangkat desa yang harus merogoh kocek puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk mendapatkan jabatannya. Begitu dilantik, prioritas utamanya tentu bukan inovasi pelayanan warga, melainkan melipatgandakan modal yang telanjur keluar (“Aku dulu modal sawah 400 juta kok, yo kudu mbalek modal”).
Pungutan liar (pungli) kecil-kecilan, pelayanan lambat, hingga pemerasan terselubung menjadi keniscayaan. Warga yang mengurus administrasi kependudukan atau izin usaha akhirnya menjadi korban rantai keserakahan ini.
Ketika korupsi merambah hingga level terbawah pemerintahan desa dan kelurahan, kepercayaan masyarakat kepada negara ikut luntur. Negara dipandang bukan sebagai pelindung, melainkan mesin pemeras yang sah secara hukum—atau setidaknya dibiarkan.
Membersihkan Noda dan Merefleksikan Ulang Integritas
Membersihkan noda jual beli jabatan tentu bukan pekerjaan semalam. Dibutuhkan ketegasan penegakan hukum (law enforcement) yang tidak pandang bulu, baik di korporasi swasta raksasa maupun di pemilihan kepala desa paling pelosok. Perbaikan regulasi dan sistem juga harus ditegakkan secara transparan, dengan promosi jabatan berbasis asesmen terbuka—bukan titipan atau amplop.
Namun, di luar aspek hukum dan struktural, pembenahan mentalitas adalah harga mati. Sudah saatnya kita mendekonstruksi pemahaman keliru tentang “rezeki”; rezeki bukanlah hasil kecurangan yang merampas hak orang lain untuk berkembang.
Bagi para pekerja kantoran, pegawai kelurahan, kecamatan, hingga perangkat desa, saatnya merefleksikan ulang “syahadat” harian kita. Apakah kita tunduk pada prinsip kejujuran, atau justru bersujud pada tuhan-tuhan baru bernama kekuasaan instan dan uang pelicin? Sebab pada akhirnya, kursi jabatan yang diperoleh dengan cara batil tidak akan pernah mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain.


















