Detail Informasi Buku:
| Kategori | Keterangan |
| Judul | Kampus, Islam, dan Politik: Dinamika Elite Politik dan Kegalauan Identitas Gerakan Tarbiyah Pascareformasi |
| Penulis | Fachri Aidulsyah |
| Penerbit | Penerbit BRIN |
| Tahun Terbit | 2023 |
| ISBN | 978-623-8052-90-5 (e-book) |
SUARAYASMINA.COM – Runtuhnya rezim Orde Baru pada akhir 1990-an bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan ledakan structural opportunity structure yang membuka keran demokrasi bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Dalam konteks ini, Fachri Aidulsyah melalui bukunya, Kampus, Islam, dan Politik, berhasil mengurai anatomi sebuah gerakan yang selama ini dianggap monolitik. Ia membedah transformasi Jamaah Tarbiyah—sebuah komunitas “kajian bawah tanah”—menjadi kekuatan politik elektoral melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS)—sebelumnya Partai Keadilan (PK).
Buku ini menjadi referensi penting karena tidak sekadar mencatat sejarah, tetapi menganalisis evolusi gerakan dakwah dari fase sosialisasi (mihwar sya’bi) menuju institusionalisasi gerakan (mihwar muassasi). PKS muncul sebagai anomali yang cerdas: partai kader modern tanpa akar pada organisasi massa tradisional seperti NU atau Muhammadiyah, namun memiliki akar tunggang yang menghujam di jantung intelektualitas Indonesia, yakni masjid kampus.
Fachri menangkap kegelisahan ini dengan tajam, menyoroti bagaimana “napas baru” demokrasi justru membawa gerakan ini ke dalam labirin pragmatisme yang pelik.
Transmisi Ideologi Timur Tengah ke Nusantara
Untuk memahami PKS hari ini, kita harus melakukan dekonstruksi terhadap genealogi gerakannya, mengingat transmisi ideologi Islam dari Timur Tengah ke Nusantara pada abad ke-20 merupakan hasil interaksi sistemik yang didorong oleh tiga faktor fundamental. Hal ini bermula dari sifat ekspansif dakwah yang memandang penyebarluasan pengaruh Islam sebagai kewajiban teologis global, yang kemudian bertemu dengan kesamaan sejarah anti-kolonial serta kepentingan bersama negara-negara Muslim untuk membebaskan diri dari penjajahan politik.
Terakhir, dinamika ini diperkuat oleh urgensi untuk merespons imperialisme Barat, sebagai upaya kolektif membendung dominasi ideologi luar yang dianggap kontradiktif dengan prinsip Islam di tengah tantangan ketertinggalan teknologi dunia Islam.
Dalam arsitektur transmisi ini, peran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di bawah kepemimpinan Mohammad Natsir menjadi penghubung krusial bagi aliran “petro-dollar” Arab Saudi melalui tiga strategi utama. Pertama; DDII bertindak sebagai jembatan finansial internasional yang menghubungkan dana dari lembaga donor seperti World Assembly of Muslim Youth (WAMY) dan International Islamic Relief Organization (IIRO).
Kedua; pembentukan inkubator intelektual melalui pendirian Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) sebagai cabang Universitas Islam Imam Saud menjadi persemaian penting bagi kader yang terpengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin. Terakhir, terjadi eskalasi intelektual melalui penyaluran beasiswa ke Timur Tengah bagi para pemuda, yang sekembalinya ke tanah air, bertransformasi menjadi motor penggerak utama bagi sel-sel kajian di Indonesia.
Selama era represif Orde Baru, ketika ruang politik formal disumbat, ideologi ini menemukan “benteng” paling aman di Masjid Kampus. Di bawah label aktivitas religius yang dianggap privat dan sakral, jaringan ini mereproduksi kader tanpa gangguan intelijen negara secara langsung.
Profil Aktor Intelektual Tarbiyah
Keberhasilan konsolidasi gerakan Tarbiyah dimotori oleh kolaborasi empat aktor kunci dengan spesialisasi yang saling mengunci, menciptakan sebuah ekosistem dakwah yang sangat solid. Proses ini diawali oleh Muhammad ‘Imaduddin ‘Abdulrahim sebagai fasilitator utama melalui Latihan Mujahid Dakwah (LMD) di Salman ITB yang memperkenalkan pola usroh sebagai sel dasar gerakan, yang kemudian diperkuat secara spiritual oleh Rahmat Abdullah sang “Syekh Tarbiyah” melalui episentrum Islamic Center Iqro.
Sementara itu, Hilmi Aminuddin berperan sebagai arsitek tandhim yang piawai menyederhanakan ajaran Islam ke dalam skema praktis dan bagan-bagan yang mudah diterima logika mahasiswa eksakta, meski kepemimpinannya sebagai Muqorrib ‘Am menyimpan dimensi kompleksitas karena latar belakangnya sebagai putra tokoh DI/TII yang ditengarai memiliki kedekatan dengan elemen intelijen.
Melengkapi struktur tersebut, Abu Ridho (Abdi Sumaithi) bertindak sebagai penerjemah ideologi yang menyulap karya-karya tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Quthb menjadi asupan ideologis wajib yang mendoktrin para Aktivis Dakwah Kampus (ADK).
Ekspansi LDK dan Dominasi BEM
Kampus menjadi “laboratorium politik” utama melalui implementasi Blue Print Dakwah Kampus (BPDK). Gerakan ini secara sistematis menguasai ruang publik kampus melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai mesin rekrutmen dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai target strategis kekuasaan.
Hegemoni gerakan ini dalam jangka panjang tercermin secara nyata melalui profil alumni BEM di berbagai universitas ternama yang menduduki posisi strategis di panggung nasional. Di Universitas Indonesia (UI), dominasi yang berlangsung selama dua dekade (1994–2014) telah melahirkan tokoh-tokoh seperti Zulkifliemansyah (Gubernur NTB), Rama Pratama (mantan anggota DPR RI), serta politisi muda seperti Faldo Maldini dan Ahmad Fathul Bari.
Fenomena serupa terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada periode 1997–2014, yang mencetak figur berpengaruh seperti Hanta Yudha di bidang konsultan politik, Huda Tri Yudiana di kursi pimpinan DPRD, hingga aktivis kemanusiaan seperti Romi Ardiansyah. Sementara itu, di Institut Teknologi Bandung (ITB) selama kurun waktu 1998–2013, kaderisasi ini berhasil menempatkan alumninya dalam jajaran elit profesional dan pemerintahan, mulai dari Vijaya Fitriyasa sebagai Presiden Komisaris, hingga Ridwansyah Yusuf dan Herry Dharmawan yang berkarier di lingkaran tim ahli gubernur Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Resistensi universitas terhadap politisasi mentoring agama memicu pembekuan Asistensi Agama Islam (AAI) di UI dan UGM. Namun, gerakan ini menunjukkan daya adaptasi luar biasa melalui program otonom seperti #YukMentoring, membuktikan bahwa hegemoni struktural mereka telah mengakar kuat secara kultural.
Bagian paling tajam dari buku Fachri adalah analisis mengenai “Identitas Ganda” (Split Identity) yang lahir dari doktrin al-Jama’ah hiya al-hizb wa al-hizb huwa al-Jama’ah, sebuah konsep yang menyatakan bahwa jamaah adalah partai dan partai adalah jamaah, sehingga memicu ambivalensi akut di internal organisasi.
Ketegangan ini membelah gerakan menjadi dua arus utama: Faksi Keadilan yang berfokus pada konsistensi ideologi, purifikasi gerakan, dan loyalitas mutlak (sam’an wa tha’atan)—faksi yang kini mendominasi PKS pasca-2015—serta Faksi Kesejahteraan yang lebih pragmatis dalam mengejar eskalasi suara dan akses kekuasaan.
Faksi Kesejahteraan ini sering diasosiasikan dengan loyalis Anis Matta yang cenderung moderat secara politik, meskipun langkah moderasi mereka kerap dicurigai oleh pihak luar sebagai bentuk “kamuflase” politik demi kepentingan elektoral semata.
Fachri menunjukkan bahwa absurditas muncul ketika definisi kesalehan dan ketaatan menjadi politis. Titik nadir terjadi pada kasus Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) pada 2013, di mana aktivis mahasiswa (ADK) merasa independensi moral mereka tergadai demi kepentingan elit. Puncaknya adalah insiden BEM SI yang dianggap menjadi perisai politik partai dalam isu Century untuk mengalihkan isu LHI.
Konflik ini mencapai klimaks pada “bersih-bersih” kader tahun 2015, yang berujung pada pecahnya gerakan dan lahirnya Partai Gelora sebagai antitesis dari PKS yang dianggap kembali ke arah konservatisme. Inilah wajah “kegalauan identitas” yang nyata: di mana idealisme dakwah dan pragmatisme kekuasaan saling memangsa di tingkat akar rumput.
Buku Fachri Aidulsyah memberikan distilasi pesan yang pahit namun esensial: ketegangan antara idealisme dan pragmatisme adalah “Pekerjaan Rumah” abadi bagi partai ideologis mana pun. PKS, yang lahir dari rahim dakwah kampus, kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan jati diri atau larut dalam sistem transaksional yang dulu mereka lawan.
Buku ini wajib dibaca sebagai cermin bagi gerakan sosial-keagamaan lainnya di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan menguasai struktur tanpa menjaga integritas nilai hanya akan melahirkan degenerasi gerakan.
