SUARAYASMINA.com — Di tengah masifnya perdebatan tentang kesehatan publik dan etika sosial di Indonesia, dinamika fatwa keagamaan sering kali berada di simpang jalan antara idealisme hukum Islam dan realitas sosiologis yang keras. Salah satu isu yang paling kerap memicu tanya di tengah masyarakat adalah semacam inkonsistensi dalam sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di satu sisi, rokok konvensional sejak lama disikapi dengan jalan kompromi—berada di ruang abu-abu khilafiyah antara makruh dan haram (khilāf mā bayna al-makrūh wa al-haram). Namun, di sisi lain, rokok elektrik atau vape (melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026) langsung diganjar dengan vonis haram mutlak.

Bagaimana mungkin sebuah produk yang sama-sama membakar zat adiktif dan menghasilkan asap disikapi dengan standar ganda? Untuk memahami ketetapan ini, kita perlu menyelaminya bukan sekadar dari kacamata tekstual, melainkan melalui instrumen ushul fikih, sosiologi ekonomi, serta pertimbangan ancaman modern (mashlahah mursalah). Disclaimer: tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis.

Akar Sejarah dan Beban Sosiologis Rokok Konvensional

Status hukum rokok konvensional di Indonesia tidak pernah lahir dalam ruang hampa. Ketika para ulama berijtihad menetapkan kedudukan hukumnya, mereka dihadapkan pada kompleksitas sejarah serta realitas ekonomi yang telah mengakar selama berabad-abad.

Dari sisi sejarah dan dalil, persoalan ini berawal dari ketiadaan teks autentik (manshush ‘alaih) karena komoditas tembakau baru masuk ke dunia Islam pada abad ke-16 Masehi. Lantaran tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur’an maupun hadis sahih, para ulama klasik hingga kontemporer mesti menempuh jalur analogi (qiyas) atau menakar tingkat mudaratnya menggunakan kaidah umum pencegahan bahaya.

Kompleksitas itu kian terasa ketika bersinggungan dengan pertimbangan ekonomi makro dan ekosistem tenaga kerja. Saat Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) III digelar pada tahun 2009, perdebatan mengenai hukum rokok sempat mencapai titik didih. Namun, para ulama harus berhadapan dengan realitas sosio-ekonomi berskala raksasa, yakni keberadaan jutaan petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik linting, pedagang kecil, hingga seluruh rantai pasok industri yang menopang penghidupan masyarakat luas.

Advertisement

Benturan sosiologis yang terlampau masif membuat opsi pelarangan total secara mutlak bagi perokok dewasa di ruang privat kala itu menemui jalan buntu, sehingga lahirlah jalan kompromi parsial. Kendati demikian, MUI tidak tinggal diam; rokok tetap divonis haram secara tegas apabila dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil, maupun di ruang publik yang mencederai hak serta kesehatan orang lain (dlarar ‘alal ghair).

Rangkaian dinamika dan pendekatan tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa fatwa mengenai rokok konvensional merupakan sebuah produk ijtihad yang sangat dipengaruhi oleh kalkulasi dampak sosial-ekonomi atau siyasah syar’iyyah.

Mengapa Vape Langsung Divonis Haram Mutlak?

Berbeda dengan rokok konvensional yang ekosistemnya sudah telanjur mengurat akar, vape hadir sebagai komoditas modern yang relatif baru. Ketika vape masuk ke Indonesia, ia tidak membawa beban historis maupun ketergantungan tenaga kerja nasional yang masif. Kondisi ini memberikan keleluasaan bagi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meninjau dampaknya secara objektif berdasarkan ancaman yang berlapis.

Ancaman pertama terletak pada ilusi alternatif yang adiktif. Meskipun kerap dipromosikan sebagai instrumen transisional untuk berhenti merokok, cairan (liquid) vape tetap mengandung nikotin murni yang memicu ketergantungan kuat, di samping berbagai zat kimia sintetis yang terbukti memicu kerusakan paru-paru akut atau EVALI.

Dari sudut pandang ekologi Islam (hifzh al-bi’ah), vape juga membawa masalah baru yang tidak dimiliki rokok konvensional. Komponen perangkatnya—seperti baterai lithium, cartridge plastik, dan sisa wadah cairan kimia—menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang sangat sulit diurai sehingga berpotensi mencemari lingkungan.

Terakhir, aspek yang paling krusial sebagai pembeda adalah penggunaannya sebagai pintu masuk narkotika cair (saddu adz-dzari’ah). Perangkat vape terbukti kerap disalahgunakan sebagai medium untuk mengonsumsi narkotika sintetis cair, seperti ganja sintetis atau sabu cair, yang jauh lebih mudah disembunyikan dan disamarkan aromanya dibanding rokok konvensional.

Kaidah Fikih di Balik Palu Hukum

Dalam menetapkan keharaman rokok elektrik, para ulama memperkuat argumen teologisnya melalui kaidah ushul fikih yang berorientasi preventif. Argumen pertama bertumpu pada kaidah sadd al-dzari’ah atau menutup celah keburukan. Melalui prinsip ini, sebuah tindakan yang secara asal tampak netral dapat berubah menjadi haram apabila ia terbukti membuka jalan lebar menuju kerusakan yang lebih besar. Mengingat vape terbukti kerap menjadi celah empuk bagi peredaran narkotika terselubung, maka jalurnya harus ditutup rapat.

Argumen teologis kedua didasarkan pada kaidah li al-wasa’il hukm al-maqasid, di mana hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuannya. Ketika sebuah instrumen teknologi modern terindikasi jauh lebih banyak mendatangkan mafsadah—mulai dari kerusakan psikis, medis, hingga kriminal—ketimbang kemaslahatan, otomatis status hukum instrumen tersebut menjadi haram.

Kontras antara status hukum rokok konvensional dan vape ini mencerminkan fleksibilitas sekaligus ketegasan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Rokok konvensional mendapat ruang toleransi bukan karena ia bebas dari bahaya, melainkan karena hukum Islam mempertimbangkan potensi guncangan sosial-ekonomi yang amat destruktif jika diputus secara revolusioner.

Sebaliknya, vonis haram mutlak pada vape merupakan bentuk perlindungan preventif (preventive strike) agar masyarakat tidak terjerumus dalam gelombang adiktif baru yang membawa mudarat berlapis, mulai dari ancaman kesehatan, kehancuran ekologis, hingga jerat sindikat narkotika. Pada akhirnya, seluruh ketetapan hukum Islam senantiasa berporos pada satu misi utama: menjaga akal, jiwa, dan kemaslahatan umat manusia. Wallahu a’lam.

Penulis: Badiatul Muchlisin AstiEditor: Redaksi Suarayasmina.com

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.